Pemerintah Sudah Pikirkan Resiko Teruskan Proyek Kereta Api Cepat

Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun. (Foto: Tangkapan layar/Andri)
Wowsiap.com - Anggota Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengatakan, pemerintah sebagai pemilik kebijakan, tentunya sudah memikirkan konsekuensi maupun resiko saat meneruskan proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung. Sehingga, apakah uangnya diambilkan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), atau dari manapun, yang bisa menjelaskan adalah pemerintah.

“Bila diambilkan dari Silpa tentunya Menteri Keuangan sebagai bendahara negara yang memiliki kewenangan penuh untuk menggunakannya,” katanya dalam diskusi virtual Gelora Talk bertema APBN diantara Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).

Menurutnya, tidak masalah sepanjang akuntabilitasnya terpenuhi, tidak ada penyelewengan dan penyimpangan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan lalu dijelaskan kepada DPR dengan rasional serta masuk akal. Karena, proyek itu adalah untuk kepentingan rakyat.

“Jadi bukan proyek yang tidak ada gunanya sama sekali. Kalaupun menjadi kontroversi, dahulu semua orang juga menolak saat Pak Harto membangun Jalan Tol Jagorawi,” ucapnya. Dia menambahkan, ada perubahan yang membuat akhirnya pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung menggunakan APBN.

Antara lain adanya pandemi Covid-1 dan ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi, lanjutnya, perubahan situasinya sangat serius. “Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah 1000,” kilahnya.