KontraS NIlai 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang Anti Kritik

wowsiap.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis rapor kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi - Ma’ruf.

KontraS melihat kekhawatiran terkait somasi yang dilayangkan pejabat terhadap warga yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Dari catatan KontraS, sepanjang 2021 ada semacam pola para pejabat mengajukan somasi dan laporan kepada kepolisian saat mendapat kritik dari warga dalam hal kebijakan publik.

“Dalam beberapa bulan terakhir saja, setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik,” kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar, Selasa (19/10/2021)

Somasi pertama dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terhadap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), yaitu Egi Primayogha dan Miftah. Kemudian somasi kedua diajukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap pendiri Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.

Kendati ada perbedaan dalam somasi tersebut, menurut Rivanlee menilai pola tersebut kurang lebih sama. Salah satunya ialah keduanya somasi itu dilayangkan pejabat publik yang dekat dengan Presiden Jokowi.

"Isunya berkaitan dengan ekonomi politik dan keduanya berujung pada pemolisian dengan gugatan yang diajukan seputar pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong,” tulis KontraS dalam laporannya.
KontraS menegaskan bahwa kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggara negara.

Seharusnya lanjut Rivanlee menuturkan, pejabat publik paham bahwa mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum yang salah satunya adalah dapat dikritik.

"Justru resistensi terhadap kritik mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, antikritik, dan tidak demokratis,” kata Rivanlee.

Sejalan dengan intruksi Presiden Joko Widodo, KontraS berharap para pejabat pada pemerintahan Jokowi - Ma'ruf dapat mengedepankan dialog dan sikap yang terbuka terhadap kritik serta masukan dari publik.