Presiden Harus Kembali Dipilih oleh MPR
Wowsiap.com - Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, MPR tidak pernah benar-benar menjadi lembaga tertinggi negara, yang merepresentasikan kedaulatan rakyat.
Wowsiap.com - Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, MPR tidak pernah benar-benar menjadi lembaga tertinggi negara, yang merepresentasikan kedaulatan rakyat.
Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. (Foto: Andri)
Wowsiap.com - Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri mengatakan, MPR tidak pernah benar-benar menjadi lembaga tertinggi negara, yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. Bahkan, sekarang MPR malah didegradasi dan bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
“Lalu apa konsekuensinya? Menurut saya, konsekuensinya presiden harus kembali dipilih oleh MPR. Untuk memimpin rakyat Indonesia, dibutuhkan seorang pemimpin yang berkarakter unggul, karakter mulia, pancasilais, berkompetensi tinggi teladan dan tidak omong kosong,” katanya di Media Center MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/10).
Hal itu disampaikannya dalam Focus Group Discussion MPR RI bertema MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif. Menurutnya, proses pemilihan presiden tidak diserahkan kepada mekanisme pasar alat demokrasi liberal.
Sebaliknya, justru harus diserahkan kepada orang yang mengerti tentang syarat-syarat menjadi seorang presiden. Apalagi, rakyat Indonesia selain jumlahnya banyak, juga kebhinekaan yang sangat luas secara demografis. Demikian pula dengan ras etnik, agama, bahasa dan lain sebagainya yang sangat multidimensi.
Pada bagian lain dia mengatakan, MPR belum memadai sebagai perwakilan serta pelembagaan permusyawaratan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dari keanggotaannya, tidak lengkap.
“Tidak mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Golongan dan daerah tidak terwakili di dalam susunan MPR sekarang ini. Lalu, semua anggota DPR adalah politisi dan hampir semua anggota DPD juga politisi,” tuturnya.
Sebagai seorang politisi, lanjutnya, tentu akan berorientasi pada kepentingan politik masing-masing atau kelompoknya. “Bukan kepada kepentingan bangsa negara seperti yang disyaratkan bagi seorang anggota MPR. Dengan kondisi seperti itu maka tidak mungkin MPR dapat menjadi lembaga permusyawaratan yang inklusif,” ucapnya.
