Penunjukan PT KAI Pimpin Konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Dipertanyakan
Wowsiap.com - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Wowsiap.com - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Ilustrasi kereta cepat. (Istimewa)
Wowsiap.com - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mempertanyakan penunjukkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai pemimpin konsorsium proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penunjukkan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021, yang terbit pada 6 Oktober.
“Saya tidak ingin perusahaan publik itu terseret ke dalam pusaran permasalahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” katanya dalam keterangan tertulisnya. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI itu, mega proyek tersebut sebelumnya mengalami pembengkakan kebutuhan investasi sebesar Rp 27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun hingga penundaan pengerjaannya.
Saat Wijaya Karya menjadi pemegang saham terbesar, terjadi pembengkakan nilai investasi. Hal itu menyebabkan perubahan komposisi saham ini tidak diperhitungkan dalam feasibility study (FS).
“Saya tidak ingin proyek kereta cepat ini malah menjadi sumber masalah. Sebab bisa membuat aset milik PT KAI berpotensi tergadaikan akibat pembengkakan kebutuhan investasi,” ucapnya.
Dikatakan, pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas. Terlebih rakyat sedang menderita akibat pandemi. Karenanya, dia menekankan pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu.
Sebab bila sampai ada tindakan meneruskan proyek kereta cepat tersebut, maka tidak berbanding lurus dengan manfaat yang akan didapat oleh rakyat. Pihaknya telah menyatakan suntikan Penyertaan Modal untuk proyek kereta cepat oleh pemerintah, tidaklah tepat.
“Apalagi kemudian menunjukkan PT KAI memimpin konsorsium. Pembangunan proyek kereta cepat belum prioritas. Rakyat sedang menderita akibat pandemi. Pemerintah harus bisa menunda proyek-proyek yang tidak perlu,” tegasnya.