Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap, sejak KPK berdiri sampai saat ini, ada ratusan penyelenggara negara di tingkat eksekutif yang berurusan dengan KPK.
KPK
"Ada lebih dari 20 gubernur, 140 bupati/walikota, dan tidak kurang dari 30 orang menteri dan banyak lagi tokoh politik yang kemudian berurusan dengan KPK," papar Nawawi di gedung ACLC KPK, Kuningan, Selasa (9/8/2022).
Nawawi menegaskan bahwa dampak dari korupsi dapqt menyasar ke seluruh program pembangunan nasional. Bahkan Nawawi menyebut korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.
"Korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan di negeri ini, mulai perbaikan mutu pendidikan hingga kesehatan yang terganggu. Kemiskinan tidak dapat diatasi, tidak berlebih jika korupsi dikatakan sebagai suatu extraordinary, kejahatan yang luar bisa," sebutnya.
Untuk itu, kata Nawawi, KPK berperan penting untuk memperbaikinya. Sejak 2012, dia menyebut KPK telah mengkaji soal partai politik dan pemilu.
"KPK menyadari betul soal kenyataan ini dan berusaha ikut andil memperbaikinya. Maka dari itu, sejak 2012, KPK melakukan berbagai kajian soal parpol dan seluk-beluk pemilu," tuturnya.
Yang terbaru, KPK memulai program Politik Cerdas Berintegritas atau PCB. Program tersebut diikuti oleh 20 partai politik.
"Saat ini KPK telah mulai program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu, sebuah rangkaian pendidikan antikorupsi untuk para kader parpol yang diikuti oleh 20 partai politik," ujarnya.
Tujuan PCD, kata Nawawi, tidak lain adalah mendorong komitmen pengurus parpol untuk berintegritas. Tak hanya itu, PCB juga diharapkan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada para pengurus parpol.
"PCB Terpadu 2022 dilaksanakan guna mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi kepada para pengurus parpol," jelas Nawawi.
Nawawi berharap, PCB pada akhirnya dapat membantu parpol dalam mencetak pemimpin bangsa yang bebas dari korupsi. Tak hanya itu, Nawawi yakin dengan adanya PCD ini, kader parpol tidak ada lagi yang terjerat korupsi.
"Diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bersih dari korupsi. Harapannya, tidak akan ada lagi para pemimpin yang dihasilkan parpol yang dipenjara karena korupsi," tutup Nawawi.
