Banyak Orang Asli Papua Tak Peroleh Hak dan Kesejahteraan
Wowsiap.com - Hingga hari ini, rupanya masih banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah.
Wowsiap.com - Hingga hari ini, rupanya masih banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah.
Mace-mace Aktivis Papua usai beraudiensi dengan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan anggota DPD RI Yorrys Raweyai. (Foto: Humas DPD RI)
Wowsiap.com - Hingga hari ini, rupanya masih banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah. Terutama adalah kelompok perempuan dan anak.
"Karenanya, saya berharap terdapat mekanisme agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan di Tanah Papua. Sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak di Bumi Cenderawasih," kata aktivis perempuan Papua Sofia Mipaw di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/10) kemarin.
Hal itu disampaikannya dalam audiensi di Ruang Kerja Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Lebih lanjut Sofia mengatakan, masih banyak perempuan pula OAP yang menerima pelanggaran HAM berat di Papua dan sampai sekarang tidak terselesaikan kasusnya.
Banyak pula 'anak rumput' di Papua, yang tidak mendapatkan hak ulayat, termasuk pendidikan. Akibatnya, tingkat pendidikan di Tanah Papua sangat rendah.
"Beasiswa hanya diperuntukkan untuk anak pejabat dan yang punya orang tua," ungkapnya. Sebab, banyak anak-anak yang lahir tanpa orang tua, yang tidak memperoleh pendidikan.
Padahal seharusnya anak-anak asli Papua yang orang tuanya tidak mampu, justru diprioritaskan memperoleh pendidikan.
Perhatian
Senada dengan Sofia, aktivis perempuan Anike Sabumi memaparkan, sampai saat ini tidak ada perhatian yang cukup bagi OAP.Bahkan ketika Otonomi Khusus (Otsus) dijalankan.
"Otsus selama ini tidak memperhatikan pemberdayaan, perlindungan dan keberpihakan kepada OAP," keluhnya. Dimana porsi keterwakilan untuk OAP sangat sedikit dan hampir tidak ada.
"Untuk keterwakilan perempuan, kasih ke orang asli Papua, jangan non Papua. Bagaimana bisa merawat Papua dalam ke-Indonesian," ujarnya balik bertanya.
Menurutnya, negara wajib membina dan menghormati hak-hak orang asli Papua. Karenanya dia berharap, negara memberikan solusi atas permasalahan di Tanah Papua melalui konsep win-win solution secara sah.
"Pemerintah juga dituntut untuk menyelesaikan masalah pelanggarah HAM yang sampai saat ini masih terjadi di Tanah Papua. Belajar dari kegagalan negara kemarin, hari ini dan esok, maka mesti dilakukan dialog konstruktif Papua-Jakarta untuk mencari win-win solution atas segala permasalahan yang terjadi," imbuhnya.
