Wakil Menteri Kebajikan Khalid Hanafi juga meminta pegawai pemerintah untuk menyesuaikan penampilan mereka berdasarkan Syariah
Taliban (Foto: The Guardian)
"Kami hanya mengikuti Allah, Nabi Muhammad, Khalifah Rashidun dan para sahabat dalam penerapan hukum kami. Kami tidak menerima apapun dari siapapun yang bertentangan dengan Islam," tegas Penjabat Menteri Wakil dan Kebajikan Mohammad Khalid Hanafi, dilansir dari dna, Rabu (27/7/2022).
Hanafi, saat mengunjungi Ghazni mengecam sanksi terhadap Taliban oleh komunitas internasional, lapor Tolo News. Wamenhub juga menghimbau kepada PNS untuk menyesuaikan penampilan berdasarkan syariah.
“Semua pegawai yang ada di provinsi, kabupaten, dan kementerian harus tampil sesuai dengan nilai-nilai Islami,” kata Hanafi.
Dia mengatakan bahwa setelah Taliban berkuasa, para wanita mengamati jilbab "100 persen," lapor Tolo News.
Selain itu, misi PBB di Jenewa mengatakan bahwa laporan terbaru Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mengungkapkan "pola pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu dan konsisten" oleh Taliban.
Misi PBB di Afghanistan merilis sebuah laporan yang menguraikan situasi hak asasi manusia yang berlaku di Afghanistan selama 10 bulan sejak pengambilalihan Taliban. Misi tersebut mengatakan bahwa meskipun laporan tersebut menyoroti aspek-aspek pelanggaran hak asasi manusia Taliban, laporan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jumlah pelanggaran dan pelanggaran yang tercermin dalam laporan ini, dan cakupan penuh dari memburuknya situasi hak asasi manusia sejak Agustus tahun lalu.
Misi PBB mengatakan bahwa ini dapat dikaitkan dengan metodologi yang digunakan untuk laporan dan atau kurangnya akses ke tempat-tempat di mana penyiksaan dan perlakuan buruk, pembunuhan di luar hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa terjadi di Afghanistan.
Laporan tersebut tidak diragukan lagi mengungkapkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu dan konsisten oleh Taliban, sejalan dengan temuan sebelumnya dari Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Afghanistan, dan organisasi internasional dan non-pemerintah.
Sementara itu, gubernur provinsi, Mohammad Ishaq Akhundzada, meminta pasukan Taliban untuk menghormati rakyat, lapor Tolo News.
"Mereka yang berdiri di pos pemeriksaan, atau di kantor distrik atau departemen lain, mereka harus mengatasi masalah rakyat," katanya.
