DPD RI Akan Terus Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan

Wowsiap.com - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, DPD akan terus mendorong percepatan pembahasan dan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

DPD RI Akan Terus Dorong Percepatan RUU Daerah Kepulauan

Wowsiap.com - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, DPD akan terus mendorong percepatan pembahasan dan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (Foto: Humas DPD)
Wowsiap.com - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, DPD bersama pemerintah provinsi, kalangan kampus dan civil society, akan terus mendorong percepatan pembahasan dan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK). Diharapkan RUU tersebut bisa dibahas dan disahkan menjadi UU pada akhir tahun 2021.

“Perjuangan RUU DK tidak semata sebagai upaya memperjuangkan kemajuan bagi daerah kepulauan. Akan tetapi adalah upaya untuk mengubah cara pandang atau perspektif negara, atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wowsiap.com.

Nono menyampaikan, ada beberapa catatan kritis terkait perjalanan panjang RUU DK. Dia juga mengatakan, perjuangan RUU DK telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang.

“Kita adalah pelanjut dan akan menjadi saksi atas jalan panjang perjuangan RUU ini. Apakah akan kembali menjadi pekerjaan rumah bagi generasi penerus kita, ataukah akan selesai dan berhasil di tangan kita,” ucapnya.

Dikatakan, pemerintah perlu mengubah cara pandang tentang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan. Sehingga dalam kebijakan, terutama kebijakan anggaran, harus mempertimbangkan laut sebagai potensi.

Demikian pula dengan masyarakat yang hidup di pesisir dan kepulauan pada umumnya, sebagai aset bangsa. Dan mereka juga perlu diberikan hak yang sama untuk maju dan sejahtera.

Menurutnya, sejumlah tantangan masih akan dijumpai. Terutama pada eksekutif, dimana butuh kekuatan, kerja sama dan komitmen bersama untuk memperjuangkan RUU DK. Sehingga menjadi legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

”Mengapa demikian? Karena hal ini senafas dengan visi beliau tentang membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wilayah kepulauan akan menjadi etalase kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” imbuhnya.