Sejumlah Permasalahan Bayangi Pemilu Serentak 2024

wowsiap.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir, dalam menyinkronisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Isu tersebut antara lain standar dan mekanisme pen

Sejumlah Permasalahan Bayangi Pemilu Serentak 2024

wowsiap.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir, dalam menyinkronisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Isu tersebut antara lain standar dan mekanisme pen

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. (Foto: Istimewa)

wowsiap.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, ada beberapa isu dan permasalahan yang telah diinventarisir, dalam menyinkronisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024. Isu tersebut antara lain standar dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.

"Dimana diharapkan waktu penyelesaian dapat lebih cepat. Sedangkan isu kedua adalah persoalan penentuan masa kampanye, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wowsiap.com, Kamis (7/10).

Isu lainnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta secara khusus ada Peraturan Presiden (Perpres), yang mengatur logistik Pemilu. Kalau bisa diterbitkan, maka akan meringankan energi dan memangkas waktu penyelenggaraan logistik pemilu.

"Sebab kadang-kadang masalah ini juga rumit. Sementara isu keempat adalah menyangkut digitalisasi tahapan, terutama di bagian rekapitulasi," ujarnya.

Pengalaman beberapa kali pemilu, sudah ada sistem Sirekap oleh KPU. Kalau nanti akan diterapkan, kata dia, ada evaluasi dan kemudian berbagai penyempurnaan.

"Semoga dapat memudahkan penyelenggara untuk lakukan tahapan ini. Isu terakhir adalah terkait persoalan data kependudukan," tandasnya.

Dia berharap, pada 2024 pemerintah sudah mampu membangun sistem data kependudukan yang baik. Hal itu agar memudahkan penyelenggara pemilu, yang saat ini dibebani kerja pemutakhiran data pemilih.

"Kami minta pemerintah dapat membangun sistem data kependudukan yang baik dan valid. Sehingga data dapat terintegrasi dan tidak ada ego sektoral soal data serta sistematis," tegasnya.