Penganggaran Olah Raga Tak Jadi Prioritas
Lemahnya pembinaan atlet daerah, sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Hal ini menurutnya, dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prior
Lemahnya pembinaan atlet daerah, sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Hal ini menurutnya, dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prior
Komite III DPD RI meninjau kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON XX. (Foto: Humas DPD RI)wowsiap.com - Lemahnya pembinaan atlet daerah, sedikit banyak disebabkan karena kepengurusan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) yang tidak boleh dijabat oleh pejabat publik. Hal ini menurutnya, dapat berdampak pada penganggaran olahraga yang tidak menjadi prioritas.
“Keberpihakan anggaran di daerah harus diakui salah satunya dapat dilakukan dengan duduknya pejabat publik daerah yang memiliki kewenangan dalam kepengurusan KONI,” kata anggota Komite III DPD RI Anak Agung Gde Agung di Jayapura, Papua, Senin (27/9).
Hal itu dikatakannya saat Komite III melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Papua, untuk mengetahui persiapan penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional. Selain itu, minimnya anggaran sering menjadi dalih minimnya pembinaan atlit.
“Itu sebabnya penegasan besarnya alokasi anggaran menjadi poin penting bagi kami dalam revisi RUU Sistem Keolaragaan Nasional mendatang,” kata anggota Komite III DPD RI Misharti. Senada dengan hal itu, anggota DPD RI dari Papua Barat Yance Samonsabra meminta semua fasilitas dan tempat penyelenggaraan PON XX Papua tetap dirawat dan digunakan untuk pembinaan atlit asal Papua.
“Sudah saatnya kualitas atlet Papua terdongkrak. Tidak hanya di level nasional, tetapi menjadi level internasional,” ujarnya.
