Daerah diminta dapat memaksimalkan peran DPD RI untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Antara lain terkait hambatan pembangunan yang dihadapi.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Tidak usah sungkan-sungkan dalam menyampaikan apa yang menjadi hambatan dan prioritas pembangunan di daerah. DPD selalu siap berkolaborasi dalam memperjuangkan,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (28/6).
Menurutnya, tujuan DPD melakukan kunjungan ke daerah tidak lain untuk menginventarisir persoalan yang dihadapi daerah. Sehingga bisa diselesaikan bersama.
“Tujuan kami datang ke sini untuk menginventarisir persoalan daerah. Mari kita selesaikan satu-satu, kita berjuang bersama, tinggal bagaimana mengoptimalkan DPD,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung potensi Kalbar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) nusantara. Karena posisi strategisnya serta potensi sumber daya alam yang melimpah.
“Hal itu bisa memacu pembangunan di berbagai sektor. Khususnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Agar masyarakat tidak terpingirkan di daerahnya sendiri,” tandasnya.
Dikatakan, sebagai daerah penyangga IKN, Kalbar harus dibangun SDM dan infrastrukturnya. Jangan sampai orang kalimantan terpinggirkan di daerah sendiri.
“Kami juga tidak ingin dianakemaskan. Tetapi bagaimana bisa SDM kompetitif. Untuk itu kebijakan afirmasi pemerintah pusat sangat diperlukan,” tegasnya.
