Pemerintah melalui kementerian terkait didorong untuk melakukan akselerasi penyerapan stok crude palm oil (CPO) dalam negeri, yang saat ini mencapai 6 juta ton.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Sehingga menyebabkan harga TBS sawit petani terkoreksi tajam. Menurut informasi, harga CPO di Pasar Spot Rotterdam turun 4,33 persen menjadi 1.490 dolar AS per metrik ton pada perdagangan Rabu (22/6),” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Minggu (26/6).
Di saat yang sama, alokasi CPO untuk kebutuhan pangan dan energi dalam negeri mengalami penurunan. Menurutnya, dengan melihat trend commodity booming - khususnya harga CPO yang mulai meredup - pemerintah perlu kembali memberikan perhatian serius.
“Khususnya terhadap persoalan kebutuhan dan harga end product CPO di dalam negeri. Kami sangat prihatin saat mengetahui tanki-tanki CPO kita penuh dan berdampak pada penurunan harga TBS sawit petani,” ujarnya.
Sementara di saat yang sama harga minyak goreng justru masih melambung tinggi. Dikatakan, dalam situasi global yang terus berubah, pemerintah perlu mengendalikan keseimbangan supply and demand CPO secara presisi.
“Dugaan kami, CPO Indonesia sudah tidak seksi di pasar ekspor akibat kebijakan pelarangan ekspor CPO beberapa waktu yang lalu. Yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan porsi CPO dalam negeri melampaui estimasi yang sudah ditetapkan,” tandasnya.
Tinggi
Saat ini total konsumsi lokal hanya 1,752 juta ton. Dimana pasar masih terlalu besar untuk angka tersebut. Sehingga, serapan CPO semakin tinggi.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan CPO di dalam negeri untuk kebutuhan biodiesel mencatatkan kenaikan tiap tahun. Sementara penggunaan CPO untuk pangan menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019,” tegasnya.
Di tahun tersebut, penyerapan CPO untuk industri pangan mencapai 58,9 persen. Jumlah ini menurun menjadi 48,4 persen pada 2021 dan diproyeksikan hanya mencapai 46,6 persen pada 2022.
“Supply and demand CPO yang tidak seimbang, menjadi sumber masalah turunnya harga TBS sawit saat ini. Hal ini tentu sangat mengganggu mekanisme pasar dan Nilai Tukar Petani sawit di daerah,” ucapnya.
Secara fiskal, dia mengapresiasi kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor sawit saat ini. Meskipun harus diakui kebijakan itu sedikit banyak mengganggu laju ekspor CPO Indonesia.
“Jika melihat serapan CPO yang rendah, sebaiknya kenaikan tarif ekspor ditunda,” tukasnya
