Partai politik yang tengah sibuk menyusun koalisi tidak perlu dipermasalahkan. Karena rakyat juga bisa menyusun koalisi.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Karena pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah rakyat, bukan parpol. Demokrasi harus menjadi alat rakyat, bukan rakyat dijadikan alat demokrasi,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam diskusi publik bertema Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan yang digelar Komite Peduli Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/6).
Menurutnya, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme. Namun, dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, mereka seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya.
“Saya meyakini jika masih ada anggota DPR RI yang masih memiliki idealisme. Tetapi, dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu melemahkan perjuangan tersebut,” ujarnya.
Sehingga harapan para pendiri bangsa agar tumbuh generasi yang lebih sempurna, tidak terwujud. Karena hari ini yang tumbuh subur adalah oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik untuk menyandera kekuasaan.
“Hal itu agar negara tunduk dalam kendali mereka. Bangsa ini pun sudah tak lagi mengerti kedalaman makna kata republik yang dipilih oleh para pendiri bangsa. Padahal, dalam kata republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni res-publica, yang artinya kemaslahatan bersama dalam arti seluas-luasnya,” tandasnya.
Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus diresonansikan kepada seluruh elemen bangsa. Bahwa kedaulatan rakyat harus direbut kembali, karena rakyat adalah pemilik sah negara ini.
“Tema yang diangkat dalam diskusi ini cukup menarik. Kalau dalam kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas adalah rakyat bersatu tak bisa dikalahkan,” tegasnya.
