Pemerintah diminta serius memberantas pungutan liar (pungli). Budaya negatif itu juga harus dihilangkan dari Indonesia.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Fenomena pungli dengan modus apapun seperti gunung es. Pungutan liar hampir terjadi di segala bidang,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Yogyakarta, Rabu (22/6).
Menurutnya, karena sudah terlalu lama dibiarkan, pungli seolah hal yang normal dan kemudian menjadi budaya. Padahal, itu tak bisa dibiarkan terus menerus.
“Masyarakat terkadang permisif dan menganggap biasa pungli. Padahal, semua yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak resmi harus dihentikan karena sangat merugikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar dilakukan penertiban aksi pungli tersebut. Sebab, pelayanan dalam bentuk apapun akan terkendala apabila aksi pungli dibiarkan terus.
“Pungli tak hanya berdampak pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Jika dibiarkan, pungli akan merembet lebih luas lagi yang pada akhirnya menurunkan daya saing ekonomi Indonesia,” tandasnya.
Pungli - baik dalam skala kecil maupun besar - akan mengganggu aktivitas ekonomi. Misalnya, bagaimana investor akan masuk, jika belum apa-apa dia sudah dihadapkan pada pungutan tak resmi.
