Mendag Jangan Tutupi Mafia Minyak Goreng

“Selain itu Mendag harus lebih sering diskusi dengan pakar di bidang ini. Mendag jangan menganggap remeh sengkarut minyak goreng yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto, Selasa (21/6).

Menurutnya, Mendag juga jangan jumawa dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan minyak goreng. Yakni keterlambatan antispasi pemerintah atas pasokan CPO untuk minyak goreng.

“Serta menihilkan adanya mafia minyak goreng. Apa yang disampaikan Mendag terlalu menyederhanakan masalah. Padahal sejatinya tidak demikian,” ujarnya. 

Sebab soal pasokan CPO, Indonesia tidak kurang. Termasuk untuk kebutuhan minyak goreng domestik. Pemerintah sudah beberapa kali buka-tutup kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk memastikan kecukupan pasokan CPO untuk produksi minyak goreng nasional.  

“Bahkan Presiden Jokowi sudah mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. Dimana hal itu menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO luber,” tandasnya.

Belum Terkuras
Ketika pemerintah menggulirkan kebijakan flush out (pengosongan tangki simpan CPO untuk ekspor), pengusaha kelapa sawit justru teriak bahwa tangki-tangki CPO mereka masih belum terkuras sepenuhnya. Nahasnya, sampai kebijakan ekspor itu dibuka kembali, nyatanya tidak terjadi penurunan harga minyak goreng secara signifikan sesuai HET.

“Baik untuk minyak goreng curah maupun kemasan. Karena itu, saya meminta Mendag bekerja dengan baik dan jangan membuat statemen yang menihilkan keberadaan mafia minyak goreng,” tegasnya.

Sebab, publik mendapat kesan Mendag membela dan menutup-nutupi keberadaan mafia minyak goreng tersebut.  Harapan masyarakat bagi Mendag juga normatif. Dimana apa yang baik dari menteri sebelumnya, dapat diteruskan. 

“Kebijakan yang kurang, agar dilengkapi dan disempurnakan. Sementara kebijakan yang jelek, agar dihentikan,” tukasnya.