Tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan. Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Bagian Pemberitaan MPR RI)
“Antara lain memberantas mafia tanah, serta memperluas reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria. Masih maraknya praktik mafia tanah tidak hanya menyengsarakan masyarakat umum, melainkan juga merugikan investor,” katanya di Gedung MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).
Menurutnya, tidak jarang dalam melakukan operasinya, para mafia tanah ini juga berkolaborasi dengan mafia peradilan. Memberantas mafia tanah harus dilakukan dari hulu ke hilir.
“Dari mulai membenahi sistem di Kementerian ATR/BPN hingga membangun kerjasama yang erat dengan para penegak hukum. Tugas berat ini pasti bisa dilakukan oleh Pak Hadi,” ujarnya.
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu telah menggencarkan reforma agrarian. Hal itu sebagai bagian dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat.
“Berbagai target yang ingin dikejar dalam reforma agraria telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Yakni tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” tandasnya.
Tantangan
Namun hingga kini, beberapa belum sepenuhnya tercapai, mengingat masih besarnya tantangan yang dihadapi di lapangan. Beberapa yang sudah tercapai dan bahkan melampaui target antara lain, legalisasi aset dari target 4,5 juta hektar lahan hingga akhir tahun 2021 lalu sudah mencapai 7,79 juta hektar.
“Legalisasi pendaftaran tanah (PTSL) juga telah melampaui target dari 3,9 juta hektar menjadi 7,68 juta hektar. Sementara target yang belum terselesaikan, antara lain redistribusi lahan dari target 4,5 juta hektar baru tercapai 1,44 juta hektar,” paparnya.
Sementara. redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 juta hektar baru terealisasi 298,404 hektar. Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022) lalu, kendala reforma agraria salah satunya adalah ego sektoral antar-kementerian dan lembaga.
“Karenanya dibutuhkan leadership yang kuat dari Kementerian ATR/BPN, sebagai leading sector dalam menyukseskan reforma agraria. Dengan menyukseskan reforma agraria yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi bukan saja telah membantu presiden mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah,” tegasnya.
Melainkan juga telah memberikan solusi untuk meningkatkan akses ekonomi sekaligus mensejahterakan rakyat. “Dengan latar belakang militer serta chemistrynya yang kuat dengan Presiden Joko Widodo, saya yakin Pak Hadi mampu menjalankan tugas ini dengan baik,” tukasnya.
