Pemerintah Diminta Jelaskan Detail Penghapusan Tenaga Honorer

“Selain itu, Kemen PAN/RB diminta untuk memberikan alternatif solusi bagi pegawai di luar status Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK di tiap instansi,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (3/6).

Hal itu agar mereka tetap dapat bekerja. Dikarenakan masih banyak instansi yang mempekerjakan pegawai di luar status PNS dan PPPK, untuk memenuhi beban kerja di masing-masing instansi.

“Sebelumnya, pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Hal itu sesuai surat edaran yang dikeluarkan Menteri PAN/RB pada 31 Mei 2022. Oleh karena itu, dia meminta Kemen PAN/RB untuk mendorong pimpinan tiap instansi memetakan pegawai non-ASN yang ada di instansinya,” ujar dia.

Selain itu juga mendampingi mereka untuk ikut serta atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK. Dia juga meminta Kemen PAN/RB, untuk tidak serta merta langsung menghapus status tenaga honorer.

“Terlebih saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Diketahui bahwa pemerintah tidak membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS 2022, namun hanya merekrut PPPK,” tandasnya.

Sehingga, kesempatan pegawai dengan status non-Aparatur Sipil Negara/ASN untuk menjadi ASN makin terbatas. MPR meminta pemerintah melakukan pemutusan hubungan kerja secara bertahap.

“Yakni melalui pemetaan jumlah pegawai honorer dan kebutuhan pegawai di tiap instansi. Kemen PAN/RB juga memikirkan nasib pegawai honorer di tiap instansi, yang telah mengabdi cukup lama dan bekerja dengan baik di instansi masing-masing,” tegasnya.

Sehingga dia berharap pemerintah dapat dengan bijak memberikan solusi bagi nasib pegawai non-ASN yang berkualitas. Selain itu memiliki kontribusi yang baik dalam capaian dan target kinerja di instansi masing-masing.