Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno saat menerima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya di Menteng, Jakarta, Sabtu (28/5). (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Perjuangkan kaji ulang konstitusi kita. Pastikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat,” kata Try saat menerima LaNyalla di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5).
Try juga menegaskan agar Pancasila yang ditetapkan di Naskah Pembukaan UUD 1945, menjadi falsafah dan norma dari semua pasal yang ada di konstitusi. Sebab, amandemen konstitusi yang dilakukan empat tahap di tahun 1999 hingga 2002 silam, sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal.
“Ini wasiat saya. Tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan. Saya ini sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal. Saya minta Anda, titip wasiat kepada Anda, karena saya tahu kakek Anda, Pak Mattalitti itu pejuang,” ujarnya
Mantan Panglima ABRI itu mengatakan, sewaktu peristiwa perobekan bendera Belanda di Surabaya, dirinya masih anak-anak. Dan melihat dari toko kakek LaNyalla di Tunjungan. Pria kelahiran Surabaya 15 November 1935 itu menambahkan, perubahan dilakukan terburu-buru. Selain itu, ada pengaruh kepentingan asing.
“Sehingga hasilnya bangsa ini kehilangan keindonesiaannya. Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila, yang ada di naskah Pembukaan UUD,” tandasnya.
Merugikan
Sehingga jangan heran, kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini. Puncaknya adalah diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di lembaga tertinggi negara.
“Yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri). Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan kapitalis,” tegasnya.
Menurut Try, semua ditentukan oleh partai politik. Padahal, Pancasila yang dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat.
“Situasi sekarang dimana legislatif menjadi sangat heavy. Tapi tidak berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ucapnya.
Melainkan menjelma menjadi parpol heavy, karena DPR adalah kepanjangan parpol. Try mengaku mengikuti pernyataan dan aktivitas LaNyalla selama ini dan mendukungnya.
“Karena apa yang Anda katakan benar. Tetapi akan sulit memperjuangkan keadilan sosial untuk rakyat, kalau konstitusi kita seperti hari ini yang memberi ruang kepada oligarki untuk menguasai negara,” paparnya.
Karena itu, lanjutnya, Kaji Ulang Amandemen Konstitusi, dengan cara kembali kepada UUD Naskah Asli. Lalu lakukan perbaikan-perbaikan melalui adendum.
“Agar bangsa ini, dan anak cucu kita selamat. Bangsa ini bukan milik segelintir orang, tetapi milik 270 juta rakyat,” tukasnya.
