Majelis Umum PBB diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dunia. Terutama yang sedang menghadapi krisis multidimensi.
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Mulai dari krisis terkait pandemi Covid-19, ekonomi dan inflasi, perubahan iklim, pangan, energi dan ketegangan geopolitik,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Kamis (26/5).
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Abdulla Shahid. Pertemuan itu dilakukan di sela-sela acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.
“Krisis global saat ini memerlukan respon global. Kita harus meningkatkan komitmen akan kerjasama internasional, multilateralisme untuk membangun respon global,” ujarnya.
Dimana parlemen memiliki peran penting untuk memberi dukungan politik bagi kebijakan luar negeri dan berbagai kesepakatan internasional. Dia menambahkan, dukungan politik dalam negeri, akan memperkuat legitimasi bagi komitmen internasional.
“Parlemen juga berperan dalam implementasi kesepakatan internasional di dalam negeri. Antara lain melalui ratifikasi dan dukungan konstituen pada berbagai kesepakatan internasional,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut juga dibahas mengenai isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Puan menegaskan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap isu-isu perempuan.
“Dimana seperti telah diketahui, Indonesia telah memiliki presiden dan Ketua DPR perempuan, serta banyak menteri, kepala daerah, dan anggota dewan yang datang dari kaum perempuan,” tegasnya.
Mendukung
Puan lantas menyinggung bagaimana perjuangan Indonesia membuat berbagai kebijakan dan produk hukum untuk mendukung perempuan. Salah satunya dengan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
“DPR RI baru saja mengesahkan undang-undang anti kekerasan berbasis gender. Yaitu UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menjadi terobosan penting pengaturan hukum acara yang komprehensif serta pengakuan dan jaminan hak korban,” imbuhnya.
Puan berharap, komitmen Indonesia terhadap perlindungan perempuan mendapat dukungan di tingkat internasional. “Saya tahu Presidency of Hope dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB saat ini juga berisi perkuatan kesetaraan gender,” tambahnya.
Karenanya, Ketua DPR RI siap untuk bekerjasama dengan Presiden Majelis Umum PBB. Hal itu untuk memajukan pembahasan isu gender pada berbagai forum internasional, termasuk pada pembahasan P20.
DPR RI sendiri berkomitmen untuk berperan aktif dalam merespon berbagai tantangan global. Di tingkat multilateral, ucapnya, DPR RI berkontribusi pada pembahasan di Inter-Parliamentary Union (IPU).
Dimana Puan terlibat aktif dalam beberapa agenda, termasuk menjadi Presiden Majelis IPU ke-144 di Nusa Dua, pada Maret lalu. “Pertemuan itu juga telah mengadopsi Deklarasi Nusa Dua. Yakni tentang komitmen parlemen untuk memajukan penanganan perubahan iklim,” ucapnya.
Termasuk di dalamnya pengurangan risiko bencana yang disebabkan perubahan iklim. Menurutnya, perspektif parlemen dalam menjawab berbagai tantangan global sangat diperlukan.
“Apalagi, saat ini dunia selalu dilanda berbagai krisis. Sehingga, perlu dilakukan pendekatan baru untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan di dunia. Parlemen merupakan representasi rakyat yang secara langsung terdampak oleh berbagai isu global,” jelasnya.
