Penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih rendah, dinilai akan menghambat roda perekonomian nasional.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat, kami mengingatkan pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran program PEN, kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (25/5).
Menurutnya, setiap kementerian/lembaga haru merealisasikan program-program kerjanya. Sehingga, dana PEN bisa segera terserap.
“Terlebih, DPR selalu mendukung program PEN yang dijalankan pemerintah. Dimana salah satunya melalui fungsi penganggaran,” ujarnya.
Dia menambahkan, DPR meminta pemerintah untuk terus fokus dalam merealisasikan program-program PEN yang berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum pulih.
“Penyerapan anggaran PEN Tahun 2022 yang baru mencapai 17,73 persen atau Rp 80,79 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 455,62 triliun per 13 Mei 2022, masih cukup rendah. Kita harus belajar dari tahun lalu, dimana realisasi anggaran program PEN tahun 2021 tidak mencapai 100 persen,” tandasnya.
Untuk mempercepat penyerapan anggaran PEN, pemerintah pusat didorong untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berkala. Selain itu, harus ada pendampingan pada pelaksanaan program PEN yang ada di kementerian/Lembaga.
“Mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program. Harus ada perbaikan, supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal,” tegasnya.
Didistribusikan
Dia juga menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42 persen atau Rp 15,2 triliun dari alokasi Rp 122,5 triliun. Secara khusus, dia mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan.
“Terutama terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes). Sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19, nakes harus benar-benar diperhatikan. Khususnya kesehatan, keselamatan serta kesejahteraannya,” ucap dia.
Sebab, jangan sampai mereka yang telah berjuang dan mempertaruhkan nyawanya demi kesehatan masyarakat, malah belum memperoleh haknya. Ketua DPR RI juga mengimbau pemerintah pusat agar terus mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“Khususnya dalam menyalurkan insentif para nakes, agar sesuai sasaran. Kemudian juga dalam hal pembayaran klaim, penanganan Covid-19 melalui dana desa, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan,” jelasnya.
Pihaknya juga berharap, realisasi anggaran perlindungan sosial bisa semakin dioptimalkan. Apalagi semester I-2022 hampir berakhir. Pemerintah harus menggenjot program bantuan sosial, PKH, BLT dan program perlindungan sosial lainnya.
“Berdasarkan data per medio Mei 2022, anggaran perlindungan sosial baru terserap 33 persen atau Rp 51,09 triliun dari total Rp 154,7 triliun. Padahal, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta penanganan kemiskinan ekstrem,” sesalnya
Oleh karenanya, dia meminta ada percepatan merealisasikan program-program bantuan kepada rakyat. Puan juga menyoroti penyerapan anggaran pada penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp 14,48 triliun atau 8,1 persen dari pagu Rp 178,32 triliun.
“Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan UMKM, serta pemberian insentif perpajakan. “Kami mendorong agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu bisa cepat cair untuk membantu pekerja yang membutuhkan,” tukasnya.
