Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersinergi dengan pelaku bisnis gorengan dalam Program Migor Rakyat.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat meninjau implementasi Program Migor Rakyat di Jakarta, Selasa (17/5). (Biro Humas Kemendag)
“Yaitu untuk masyarakat berpendapatan rendah. Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat meninjau implementasi program di Jakarta, Selasa (17/5).
Menurutnya, program tersebut sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usaha kecil. Tidak ada subsidi minyak goreng untuk para pengusaha.
“Dan pada waktunya, akan menjadi suatu terobosan bisnis model baru,” ujarnya. Sementara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan menjelaskan, Program Migor Rakyat pada transaksi eceran langsung kepada penerima manfaat, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
“Implementasi dilaksanakan oleh pelaku usaha minyak goreng menggunakan teknologi aplikasi digital. Hal itu untuk memastikan penjualan migor curah Rp 14.000/liter tepat sasaran,” tandasnya.
Para pengecer akan melakukan penjualan kepada masyarakat sebanyak 1 atau 2 liter per hari, berbasis kartu identitas atau KTP. Daftar lokasi penjualan (titik jual) Program Migor Rakyat yang menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan ID Food, yang dapat diakses oleh siapa saja.
“Saat ini sudah ada 1200 lokasi yang tersebar di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Dalam waktu dekat, jumlahnya akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh Indonesia,” tegas Oke.
