Jokowi dapat menyuarakan secara lantang posisi Indonesia tanpa beban apapun.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Ist.)
“Sehingga dapat menyuarakan secara lantang posisi Indonesia tanpa beban apapun,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Minggu (15/5).
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyerukan perang di Ukraina agar segera dihentikan. Hal itu disampaikannya dalam Konperensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat (13/5).
“Hal itu merupakan keberanian tersendiri bagi Indonesia. Yakni untuk menegaskan politik luar negeri bebas aktif di hadapan Presiden AS Joe Biden dan jajaran birokrasinya,” ujar dia.
Jokowi juga seolah tidak memiliki beban untuk menyampaikannya di tengah harapan AS kepada negara-negara ASEAN, untuk mengekor kebijakan AS. Yakni mengutuk serangan Rusia ke Ukraina.
“Dalam seruan Presiden Jokowi untuk menghentikan perang, beliau tidak menyebut apakah perang tersebut salah karena melanggar hukum internasional. Atau perang yang dapat dibenarkan,” tandasnya.
Jokowi juga tidak menggunakan istilah 'invasi' atas serangan Rusia ke Ukraina. Hal itu sebagaimana AS dan sekutunya mengistilahkan.
“Bahkan Presiden berani menyampaikan, saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka,” tegasnya.
Pernyataan tersebut jelas ditujukan kepada pihak-pihak yang berseteru dalam perkembangan perang di Ukraina. Yaitu AS dan sekutunya yang berhadapan dengan Rusia.
“Presiden hendak menegaskan bagi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif, maka yang dikedepankan adalah perdamaian dunia. Selain itu adalah dan menghentikan segala tragedi kemanusiaan, yang salah satunya diakibatkan oleh perang,” imbuhnya.
Sehingga, kata dia, apa yang disampaikan oleh Jokowi juga dalam rangka menolak ajakan AS untuk menghadapi China. Yakni dengan berbagai bantuan dana AS kepada negara ASEAN di bidang infrastruktur, keamanan maritim dan penaggulangan Covid 19.
“Bagi Indonesia, semua negara adalah sahabat, termasuk AS dan China. Dan bersedia untuk menerima apapun bantuan, dalam rangka pembangunan di Indonesia dan kebaikan kawasan,” tukasnya.
