Bos Gapki Ingatkan Pemerintah Jangan Persulit Ekspor Minyak Sawit

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, mendorong agar kegiatan ekspor sawit tidak boleh ada hambatan. 

Karena Indonesia pada dasarnya merupakan eksportir sawit terbesar di dunia.

“Saya setuju bahwa ekspor itu tidak boleh ada hambatan, karena kita sebenarnya eksportir harus surplus. Ekspor kita harusnya lancar dan besar,” kata Joko dalam Diskusi Virtual : Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Goreng Bagi Petani Swadaya, Senin (1/8/2022).

Namun, di sisi lain Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri aman dalam jumlah dan harga tertentu.

Lebih lanjut, Joko pun sepakat dengan pernyataan Ketua Tim Peneliti Lembaga Penyelidikan ekonomi dan masyarakat FEB UI Eugenia Mardanugraha, agar kebijakan ekspor sawit dikurangi dan disederhanakan, menjadi 2 saja, yaitu Bea Keluar dan Pungutan Ekspor sehingga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan ekspor.

“Kebijakan ekspor sawit harus dikurangi menjadi dua saja bea keluar dan pungutan ekspor. Apakah misalnya dengan bea keluar dan pungutan ekspor masalah menjadi tuntas, ya belum tentu juga,” ujarnya.

Menurutnya, yang menjadi fokus Pemerintah saat ini harus terjadi ekspor yang lancar dan meningkat, tapi di satu sisi Pemerintah juga konsen di minyak goreng. Banyak spekulasi yang menyebutkan kalau ekspor dibebaskan maka minyak goreng susah lagi.

Oleh karena itu dalam konteks kebijakan mesti dibuat bauran kebijakan. Joko selalu mengatakan bahwa ekspor satu sisi harus berjalan secara optimal karena ini berkaitan dengan devisa dan harga TBS.

Di sisi lain, harus ada instrumen yang bisa memberikan kepastian ketersediaan minyak goreng dalam negeri dalam jumlah dna harga tertentu.

"Jadi harus satu paket. Yang ideal adalah ekspor berjalan maksimal dalam konteks devisa dan harga TBS, tapi disatu sisi minyak goreng dalam negeri tersedia aman dalam jumlah dan harga tertentu. Kita perlu bauran kebijakan,” ujarnya.