Pemerintah memastikan larangan ekspor listrik dari EBT, tak bisa ditawar lagi. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya
Panel surya hasilnya listrik dari energi baru ternarukan (EBT).
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebijakan larangan ekspor listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT) dipastikan dijalankan pada tahun ini.
Menteri Bahlil mengatakan, pembahasan mengenai kebijakan tersebut sudah dilakukan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan listrik EBT dalam negeri terlebih dahulu.
"Jadi gini, kalau bicara pelarangan ekspor EBT, itu sebuah keharusan untuk memenuhi stok dalam negeri dulu ya," katanya kepada wartawan di Park Tower, dikutip Minggu (10/7/2022).
Menteri Bahlil berencana akan mengumumkan penerapan kebijakan larangan ekspor EBT tersebut di akhir Juli 2022. "Sudah mulai bahas sekarang, nanti akhir bulan saya umumkan," tandasnya.
Sebelumnya, wacana larangan ekspor EBT pertama kali memang digaungkan Menteri Bahlil, seiring komitmen Indonesia mengembangkan industri EBT yang ramah lingkungan serta hilirisasi.
Dia mengeklaim, hal tersebut adalah arahan terbaru dari pemerintah dalam pembangunan EBT. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan listrik dari EBT cukup terlebih dahulu di dalam negeri, sehingga tidak akan diekspor.
"Saya baru dapat arahan kemarin, Pemerintah Indonesia belum berpikir untuk mengekspor energi baru terbarukan kepada negara mana pun. Ini informasi terbaru," ujar Menteri Bahlil saat Road to G20 Investment Forum, Rabu (18/5/2022).
Walaupun menutup keran ekspor setrum EBT, Menteri Bahlil memastikan Indonesia tidak akan tertutup dari investasi asing untuk membantu pengembangan EBT di daerah mana pun Indonesia. Karena yang penting, pasokan EBT bisa melimpah.
"Silakan investasi, di Kepri monggo, tetapi kita belum terpikir untuk mengekspor energi baru terbarukan kepada negara mana pun. Karena kita akan pakai dulu di dalam negeri, cukup dulu, silakan kalau berinvestasi dalam negeri," tuturnya.
