Komisi V DPR mempertanyakan rendahnya serapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bagaimana ini Pak Menteri Basuki?
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono
Parlemen memberikan catatan buruk atas minimnya serapan anggaran di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR. Ke depan perlu lebih besar lagi serapannya.
"Terkait dengan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 Komisi V DPR RI meminta Dirjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan Tahun Anggaran 2022," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR di DPR, Jakarta, Senin (4/7/2022).
Wakil Ketua Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, dari paparan yang disampaikan Ditjen Sumber Daya Air, pihaknya tidak dapat melihat realisasi fisik baik sesuai rencana keuangan maupun rencana fisik yang ada.
"Jadi kami tidak mengetahui apakah penyerapan anggaran bapak atau pelaksanaan kegiatan bapak di tahun anggaran 2022 ini negatif atau positif," kata Iwan.
Komisi V DPR berharap paparan berikutnya bisa menjadi bahan penilaian apakah pencapaian realisasi anggaran ditjen SDA positif atau negatif dari perencanaan awal.
Kesimpulan lain RDP tersebut adalah Komisi V DPR RI sepakat dengan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKL K/L atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2023 secara lebih konkret, sesuai usulan dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko menyampaikan, realisasi anggaran sampai dengan 2 Juli 2022 sebesar 35,09 persen, atau Rp14,9 triliun dari total pagu Rp42,69 triliun. Sedangkan realisasi fisik sebesar 38,38 persen.
Sementara, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Tirta Saputra Zuna memaparkan, realisasi anggaran keuangan sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp171,7 miliar rupiah dari total anggaran Rp512,47 miliar.
