Bitcoin atau Cryptocurrency, Mungkinkah Dijadikan Alat Bayar yang Sah?

Sampai saat ini, sangat sedikit negara yang benar-benar melarang bitcoin. Tapi itu tidak berarti bitcoin langsung dianggap sebagai "alat pembayaran yang sah". Berdasarkan pengamatan baru ada dua negara yang mengizinkan bitcoin menjadi bentuk instrumen pembayaran yang diterima secara hukum. Kedua negara itu tak lain El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

Meski bitcoin (BTC) belum bisa diterima secara luas untuk mewakili alat pembayaran yang sah di mata hukum, bukan berarti bisa dicap sebagai hal yang ilegal. Justru saat ini sebaliknya, bitcoin dan sejenisnya banyak digunakan oleh konsumen dan pedagang sebagai pembayaran yang sepenuhnya bebas dan terbuka. 

Baca Juga : Harga Kripto Mulai dari Shiba Inu Hingga ASIX Merangkak Naik

Aturan hukum di setiap negara terkait mata uang digital ini sangat bervariasi. Misalkan di beberapa negara kecil yang berada di Benua Afrika seperti Zimbabwe masih ragu untuk memberikan legalitas terhadap bitcoin, sementara di beberapa negara yang ada di benua Eropa sedang mempersiapkan aturan dan undang-undang untuk mengatur aset digital. 

Sementara di negara yang besar seperti Amerika Serikat terkait hal ini malah menimbulkan permasalahan dalam peraturannya. Misalnya seperti siapa yang akan membuat undang-undang, pemerintah federal atau masing-masing negara bagian?

Permasalahan yang paling mendasar dari sisi legalitasnya bitcoin dan sejenisnya lebih kepada lembaga atau siapa yang bertanggungjawab atas pengawasan aset digital baik secara perorangan atau kelompok. Apakah tanggungjawab pengawasan cryptocurrency tersebut harus dipegang oleh bank sentral atau regulator dari bidang keuangan? Pasalnya di beberapa negara juga sedang memperdebatkan apakah pengawasan itu harus diberikan kewenangan secara terpisah.

Masalah lain yang memecah belah adalah apakah bitcoin harus diatur secara nasional atau internasional? Dana Moneter Internasional (IMF) khawatir regulasi yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan, tetapi di beberapa negara, bahkan pengawas nasional memiliki pendekatan yang berlawanan.

Perlu ada perbedaan lebih lanjut antara regulasi cryptocurrency itu sendiri (apakah itu komoditas atau mata uang? apakah itu alat pembayaran yang sah?) dan bisnis cryptocurrency (apakah mereka pemancar uang? apakah mereka memerlukan lisensi?).