
Wowsiap.com - Distribusi dan program pengelolaan hutan sosial kepada masyarakat lokal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, patut diapresiasi. Dimana dalam melakukan aksi pengendalian terhadap ancaman perubahan iklim, pemerintah terus berupaya menekan laju deforestasi.
“Yakni melalui program perhutanan sosial. Hal ini jelas merupakan komitmen yang harus dihargai oleh dunia internasional,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Sabtu (2/7).
Hal itu dilakukan dalam agenda penurunan tingkat emisi karbon, yang sudah disepakati bersama. Menurutnya, kebijakan perhutanan sosial berpotensi memberikan dampak ekonomi sekaligus ekologi yang positif secara siginifikan bagi masyarakat lokal.
“Khususnya jika dikelola dengan pendekatan sistem agroforestri berbasis digital. Digitalisasi agroforestri harus menjadi bisnis model yang melengkapi program perhutanan sosial pemerintah,” ujarnya.
Sebab, jutaan hektar lahan hutan yang melibatkan ribuan bahkan jutaan masyarakat adat, harus dikelola secara profesional. Yakni dengan tetap memperhatikan lokal wisdom yang ada.
“Terutama dalam konteks mapping potensi lahan, pengembangan jenis komoditi dan teknik agroforestri yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga, sistem pengelolaan yang paling mungkin dilakukan adalah dengan pendekatan digital,” tandasnya.
Dikatakan, dalam hal ini WALHI harus bersedia untuk menjadi leading sektor pengembangan industri agroforestri berbasis digital. WALHI juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal.
“Kemudian berkolaborasi dengan platform digital yang konsen terhadap pengembangan industri kreatif dan komoditi pertanian berkualitas ekspor. Sudah saatnya WALHI memperluas paradigma sosial movement-nya pada konteks pengawas kebijakan dan advokasi masalah lingkungan,” tegasnya.
Sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kawasan perhutanan sosial. Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Zenzi Suhadi mengungkapkan bahwa kolaborasi pengelolaan kawasan perhutanan sosial dengan pendekatan digital, berpotensi akan meningkatkan produktivitas.
“Selain itu juga pendapatan masyarakat pelaku usaha agroforestri. Dengan demikian luasan hutan yang dikelola untuk tujuan ekonomi masyarakat akan bisa dikurangi,” ucapnya.