Wowsiap.com - Arah perjalanan bangsa ini mesti diluruskan karena sudah melenceng jauh dari konstitusi. Namun, cara-cara yang ditempuh juga harus sesuai dengan Undang-Undang.
“Jangan sampai kita mau meluruskan arah perjalanan bangsa ini dengan cara-cara yang inkonstitusional,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menerima kunjungan Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di rumah dinasnya, Selasa (3/5).
Menurutnya, sebagai bagian dari rakyat, ARM mempunyai hak melekat yang tak dapat diganggu-gugat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Namun dia mengingatkan untuk tetap konstitusional.
“ARM juga punya hak untuk mengontrol laju jalannya pemerintahan. Justru bagi saya, seharusnya kita berterimakasih terhadap semua elemen yang melakukan kontrol terhadap pemerintah, karena kepedulian itu masih ada,” ujarnya.
Dia mengaku, telah menjalankan amanah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Sejauh ini, katanya, sudah banyak aspirasi yang diterima oleh DPD RI.
“Ada banyak sekali aspirasi yang kami terima dan tampung. Kami akan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah, termasuk apa yang disampaikan oleh ARM hari ini,” tandasnya.
Oligarki
Adapun Presidium ARM Nico Silalahi mengatakan, saat ini tak ada lagi harapan yang bisa diandalkan untuk menyalurkan aspirasi, selain DPD RI. Apalagi, laju bangsa yang telah dikuasai oleh oligarki.
“DPR sudah tidak bisa diharapkan lagi. Saat ini, negara kita sudah dibajak oligarki. DPD RI adalah palang pintu untuk menghalau hal tersebut sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat,” tegasnya.
Dikatakannya, tersumbatnya saluran hal politik rakyat untuk dipilih sebagai kandidat presiden dan wakil presiden, adalah salah satu bukti. Dimana oligarki sudah mencengkram begitu kuat bangsa ini.
“Hak rakyat tak diberikan dalam mencalonkan diri, selain calon yang disodorkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Tentu ini sangat menciderai konstitusi kita,” ucapnya.
Adapun Ida Nurhaida menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar konsolidasi nasional di depan Gedung DPR RI. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.
“Sebanyak 30 ribu buruh korban PHK akibat pemberlakuan omnibus law, sudah siap untuk bergabung. Kita harus luruskan kembali arah bangsa yang sudah melenceng jauh,” tukasnya.
