LAMPUNG - PT WKM terseret dalam kasus penggunaan izin yang berpotensi tumpang tindih. Izin WKM terbit era mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada 2016 dan berlaku hingga 2036. Konsesi seluas 24.700 hektar melampaui administrasi Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. WKM juga terlibat masalah serius, mereka menjual puluhan ribu ton ore nikel barang sitaan pengadilan milik KPT ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada 2021
PT Position melaporkan dua karyawan WKM ke Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reskrim Polri atas dugaan tindak pidana bidang kehutanan. Mereka dituduh memasang patok ilegal dan dianggap menghalangi operasional Position di wilayah yang masih bersengketa antara kedua perusahaan. Sengketa ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
April-Mei 2025 mengungkap ada fakta pembukaan lahan dan pengambilan material tambang di luar PPKH. Jalan hauling Position sebagian melalui IUP WKM, WBN, PT Pahala Abadi, termasuk WKS.
Tumpang tindih membuat Position sempat dilaporkan perusahaan tambang nikel PT Wana Halmahera Barat atas dugaan pemalsuan dokumen ke Bareskrim Polri pada 2024. Ia juga menyeret nama Welhelmus Tahalele, Bupati Halmahera Timur (2005-2010) dan Nasrun Konoras, Kepala Dinas Pertambangan Halmahera Timur.
WKM terseret dalam kasus penggunaan izin yang berpotensi tumpang tindih. Izin WKM terbit era mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba pada 2016 dan berlaku hingga 2036. Konsesi seluas 24.700 hektar melampaui administrasi Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.
Kehadiran WKM di Wasile Selatan menggantikan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang. Aktivitas penambangannya juga tak terlepas dari kriminalisasi terhadap warga. Tujuh warga jadi tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.
Selain itu, perusahaan ini juga bermasalah dalam memenuhi kewajiban reklamasi lingkungan.
Melky Nahar, Koordinator Nasional Jatam mengatakan temuan ini menunjukkan pola operasi melampaui batas administratif, berpotensi merugikan lingkungan, dan menimbulkan konflik kepemilikan serta pengelolaan wilayah antar korporasi.
