Wowsiap.com – Meski sudah dua minggu, hingga hari ini harga minyak goreng masih di atas harga eceran tertinggi (HET). Berdasar Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari ini, harga minyak goreng curah masih bertengger pada angka Rp 18.250 per kilogram.
“Padahal HET minyak goreng curah sebesar Rp. 15.500 per kilogram. Sementara harga minyak goreng keemasan sebesar Rp 26.450 per kilogram,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto, Senin (6/6).
Sebelumnya, pada 22 Mei lalu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa harga minyak goreng akan turun dalam satu atau dua minggu ke depan. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan Rakernas V Projo di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
“Tapi hingga kini, harga minyak goreng masih di atas HET yang dijanjikan. Dibandingkan dengan harga minyak goreng saat presiden memberikan pernyataan di pertemuan Rakernas V Projo, harga minyak goreng curah hari ini hanya turun sebesar Rp 500 per kilogram,” ujarnya.
Sementara harga minyak goreng kemasan hanya turun sebesar Rp 250 per kilogram. Karenanya, dia menganggap ucapan presiden kembali tidak terbukti. Meski kecewa karena presiden tidak mampu memenuhi janjinya, namun dia mengaku tidak kaget.
“Sebab ini bukan kali pertama, melainkan sudah yang ke sekian kalinya. Publik tentu mencatat hal tersebut,” tandasnya.
Berkarakter
Dia menambahkan, ingkar janji dan PHP hampir menjadi kebiasaan para pejabat tinggi di negeri ini. Padahal, hal itu tidak mendidik dalam membangun Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter.
“Ini dapat membuat masyarakat putus harapan (hopeless) terhadap perbaikan bangsa ke depan. Kita perlu membangun budaya bangsa yang sedikit bicara, banyak kerja dan sedikit berjanji, banyak prestasi, bukan budaya ingkar janji dan rajin PHP,” tegasnya.
Terlebih, karena para pemimpin adalah suri teladan, yang digugu dan ditiru bagi masyarakat. Apalagi masyarakat secara umum masih menganut relasi patron-client.
“Sudah hampir sepuluh bulan gonjang-ganjing kasus minyak goreng berjalan. Banyak kebijakan pemerintah yang hanya bersifat buka-tutup dan terbukti gagal dalam mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng,” jelasnya.
Padahal survei menunjukkan, bahwa kemampuan pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng berkorelasi positif dengan penerimaan dan kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Begitu pula sebaliknya, kegagalan dalam mengelola minyak goreng, akan dipersepsi negatif sebagai kegagalan pemerintahan secara keseluruhan oleh masyarakat.
“Saatnya bagi para bakal calon presiden merumuskan solusi jitu bagi persoalan minyak goreng. Masyarakat menunggu kebijakan yang memihak mereka,” tukasnya.
