Wowsiap.com - Pengusaha merupakan salah satu pilar dalam pemulihan perekonomian nasional. Sebab, kuncinya adalah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Oleh karena itu, perspektif kebijakan perekonomian nasional menjadi faktor dominan,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam sambutan virtual pada Rapat Kerja Daerah XVI BPD HIPMI Jawa Timur, Sabtu (14/5).
Menurutnya, konsepsi perekonomian nasional memberikan andil besar percepatan pemulihan ekonomi. Hal itu sekaligus menentukan kekuatan perekonomian nasional.
“Namun, Indonesia memiliki banyak kelemahan fundamental dalam menghadapi musibah dan bencana yang bersifat masif dan global. Diantaranya adalah ketahanan sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor manajemen pemerintahan,” ujarnya.
LaNyalla yang saat ini masih berada di Mekkah, Arab Saudi itu menambahkan, bencana lain masih mengancam di depan mata. Yaitu ancaman dampak perubahan iklim.
“Dengan alasan itu, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA), hingga hari ini belum mampu mewujudkan cita-citanya. Yakni berujung kepada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tandasnya.
Oleh karena itu, dia mengajak kepada semua pihak terkait untuk membaca ulang dengan cermat. Yaitu ketika para pendiri bangsa ini menyusun teks redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Pasal tersebut pada UUD 1945 naskah asli, dimasukkan dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Artinya sangat jelas bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Kedaulatan Negara
Apalagi, salah satu cita-cita bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) sangat jelas bahwa norma dari penguasaan negara terhadap SDA didasarkan kepada kedaulatan negara.
“Karena SDA harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sebab, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya,” ucap dia.
Apalagi selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. Yang terpenting harus diingat, imbuhnya, adalah azas perekonomian negara disusun atas usaha bersama.
“Yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan memastikan kekayaan alam yang meliputi bumi, air dan udara dikuasai oleh negara. Maka, sudah seharusnya kita mengejar pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan keunggulan komparatif yang diberikan oleh Allah SWT, melalui kekayaan alam yang kita punya dan mutlak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” tukasnya.
Dikatakannya, sudah saatnya bangsa ini memiliki pemimpin dengan kualitas leadership, yang berani mengakhiri praktik-praktik sesat ekonomi yang memiskinkan ratusan juta rakyat. Selain itu, sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh kapitalisme global.
“Yakni yang telah menjadi satu badan dengan oligarki ekonomi di negeri ini, melalui saham-saham mereka di lantai bursa yang telah menembus lintas batas negara. Sebab, kemiskinan di suatu negara bukan karena negara itu adalah negara berkembang. Akan tetapi karena negara tersebut terlalu di-eksploitasi oleh oligarki rakus yang bersinergi dengan kapitalisme global,” ungkapnya.
